Pemimpin DPR Atur Anggaran Terjadi Sejak Lama. Akar Korupsi APBN di Banggar DPR?   Leave a comment



Anggota DPR yang masih muda dari fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati,
dengan lantang membukakan ke publik tentang praktek kotor yang
terjadi di banggar DPR di dalam merumuskan UU APBN bersama Menkeu

Pemimpin DPR Atur Anggaran Terjadi Sejak Lama
Sabtu, 28 Mei 2011 | 09:09 WIB

INILAH.COM, Jakarta- Sekretariat Nasional Forum Transparasi untuk Anggaran Indonesia (Seknas Fitra) mengapreasi Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati yang berani mengungkapkan adanya praktik pemimpin DPR yang diduga ikut mengatur-mengatur anggaran.

Meski bukan barang baru, tapi apa yang dilakukan Nurhayati adalah hal baru yang dilakukan oleh seorang anggota DPR berani mengungkapkan hal yang tidak benar.

“Ini adalah terobosan baru yang dilakukan anggota DPR, sebaiknya memang harus ada orang dalam yang berani membongkar, bukan hanya orang luar seperti kita dan dianggap hanya mencari-cari (kesalahan),” ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi ketika dihubungi INILAH.COM, Sabtu (28/5/2011).

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati buka suara soal adanya pimpinan DPR yang diduga ikut mengatur-atur anggaran. Dia mengungkapkan seorang Wakil Ketua DPRI RI menyurati Menteri Keuangan untuk menyetujui pos anggaran daerah.

“Itu yang saya maksud bukan Pak Marzuki Alie tapi salah satu wakil ketua DPR yang kirim surat ke Menkeu,” ujar Wa Ode Nuryahati.

Surat itu katanya, jika disetujui Menkeu, maka bisa merugikan 120 kabupaten yang belum mendapatkan pos anggaran. “Jadi konteksnya surat itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain yaitu 120 daerah. Makanya saya minta agar masalah ini dibahas lagi di Banggar,” jelasnya.

Namun akibat diungkapkannya hal ini ke publik, Ketua DPR RI, Marzuki Alie kemudia melaporkan Nurhayati ke BK DPR RI dengan alasan tidak etis menyebutkan pimpinan DPR sebagai penjahat anggaran karena ikut mengatur pos anggaran di Banggar DPR.

Sebaliknya, menurut Ucok, apa yang diungkapkan Nurhayati sebenarnya bukan hal baru lagi dari sekian banyak praktik yang terjadi di lembaga legislatif itu, khususnya yang berkaitan dengan uang. Apa lagi alasannya kalau bukan untuk memenuhi kebutuhan partai politik sebagai modal operasional. Sudah menjadi keharusan bagi anggotanya yang duduk di parlemen untuk menyetor ke parpol.

“Permainan seperti itu biasa, sejak reformasi, dimana parpol dan anggota DPR membutuhkan dana untuk mempertahankan kekuasaan atau pengaruhnya untuk memperoleh akses yang lebih pada akses anggaran. Tugas pimpinan parpol adalah meminta jatah dari angggota DPR yang duduk pada komisi yang basah,” tandas Ucok. Lalu katanya, pos-pos yang memiliki potensi anggaran paling besarlah yang selalu dikebut untuk menyetor ke partai politik.

Bahkan, lanjutnya, praktik untuk mendapatkan itu kini dilakukan sudah tanpa rasa malu seperti ketika masih sebelum reformasi. Mereka dengan jujur minta bagian mereka ketika berhasil menggolkan anggaran yang diperjuangkan. “Sebelum reformasi, masih ada malu, dan anggota DPR RI meminta bagian masih terserah berapa jumlahnya yang memberikan,” pungkas Ucok.
http://nasional.inilah.com/read/deta…adi-sejak-lama

Banggar DPR disinyalir akar Korupsi APBN
Wednesday, 18 May 2011 09:45

JAKARTA – Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi mengatakan pengusutan perkara korupsi APBN sebaiknya dimulai dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sehingga perkara korupsi yang sistematis bisa dibongkar dari hulu sampai hilir.

“Sistematika korupsi di Indonesia dimulai dari Banggar DPR RI. KPK harus memotong jalur korupsi mulai dari Banggar agar pemberantasan korupsi tidak sepotong-sepotong pada satu kasus saja. Saya yakin semuanya dimulai dari Banggar dan pengusutan di Banggar harus menjadi prioritas bagi KPK,” kata Ucok.

Ia menyebutkan, jika Partai Demokrat ingin memeriksa keterkaitan kader-kadernya dalam kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), hendaknya dimulai dari pemeriksaan anggota DPR RI Demokrat yang ada di Banggar, baik dari tingkat pusat maupun daerah.

“Partai Demokrat yang kabarnya ingin menjadi partai modern dan bersih harus bisa memanfaatkan kasus tertangkap tangannya Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam untuk membersihkan DPR sekaligus kader partai. Kalau memang PD serius maka harus diusut korupsi itu mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan anggaran,” tambahnya.

Ia menambahkan, meskipun belum pernah dibuktikan secara hukum, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa kebocoran anggaran negara mulai dari tingkat pusat sampai daerah tingkat II itu dimulai dari Banggar. Berbagai mark up nilai proyek hanya bisa dilaksanakan di Banggar.

“Kasus dugaan suap di Kemenpora seharusnya bisa dijadikan bahan evaluasi proses penganggaran yang transparan dan bersih. Ini harus dijadikan oleh PD sebagai momentum membenahi lembaga legislatif sekaligus partai,” sebut dia.

Banggar, kata Ucok, merupakan salah satu alat kelengkapan yang selama ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari proses sampai pengambilan keputusan tidak pernah transparan.

“Anggota dari Banggar selama ini tertutup mulai dari proses pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan anggaran. Masyarakat tidak bisa mendapatkan akses untuk mengikuti prosesnya maupun mendapatkan hasil keputusan mengenai anggaran tersebut,” katanya.

Anggota-anggota Banggar, lanjutnya, selalu beralasan bahwa keputusan APBN adalah rahasia negara. Padahal APBN sama sekali bukanlah rahasia negara. Rakyat di negara demokrasi lainnya dapat mengakses hasil keputusan anggaran yang diperuntukan bagi masyarakat dan sebagian besar menggunakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat juga.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang di Banggar kebanyakan adalah pemilik perusahaan yang melaksanakan proyek-proyek yang diputuskan di Banggar atau minimal menjadi calonya. Ini harus ditindak,” ungkapnya.
http://www.waspada.co.id/index.php?o…onal&Itemid=30

Korupsi Wisma Atlet, Hulunya di Banggar

JAKARTA-Kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet Sea Games yang kinitengah dalam pengusutan KPK, menurut sejumlah kalangan harus ditelusuri hingga ke hulu. Beberapa nama seperti Sekretaris MenteriPemuda dan Olahraga Wafid Muharam, serta dua rekanannya, Mindo Rosalina Manullang, dan Muhammad El Idris, dinilai baru lingkaran pelaku di lapangan saja. Untuk mengetahui pohon korupsi yang sebenarnya, KPK harus mengurai kasus dimulai dari Badan Anggaran (Banggar). “Saya yakin semuanya dimulai dari Banggar. Kalau pengusutan korupsi wisma atlet itu tidak mau sepotong-potong, saya kirapengusutan di Banggar harusnya menjadi prioritas agar bisa ditelusuri jalurnya selama ini,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi, kepada wartawan di Jakarta, kemarin (17/5).

Menurutnya, secara graduasi, apapun bentuk perkara korupsi yang menyangkut APBN, adalah wajar dan bahkan menjadi keharusan dimulai pengusutannya dari dimana anggaran itu mulai dibahas. Tahapan ini penting kalau mau perkaraperkara korupsi yang selama ini nampak sistematis bisa dibongkar tuntas dari mulai hilir sampai hulu. Terkait hal ini, Khadafi juga menyoroti sikap Partai Demokrat yang sempat menyatakan keseriusannya untuk memberantas korupsi dimulai dari internal partainya menyusul kasus suap pembangunan Wisma Atlet SeaGames. Menurutnya, kalau memang partai penguasa ini benar-benar serius, seharusnya langsung melakukan penyelidikan internal dimulai dari anggota-anggotanya yang duduk di Badan Anggaran terlebih dahulu.

“Kalau memang Partai Demokrat serius, harus diusut korupsi itu mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan anggaran,” terangnya. Sebagai informasi, Badan Anggaran adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari proses sampai pengambilan keputusan terbilang lemah dari sisi transparansi. Menurut pengalaman Khadafi, sudah menjadi kebiasaan mayoritas anggota Banggar selalu tertutup saat dimintai konfirmasi seputar proses pembahasan dan pengambilan keputusan tentang anggaran. “Masyarakat sepengetahuan saya cukup sulit untuk mendapatkan akses mengikuti prosesnya maupun mendapatkan hasil keputusan mengenai anggaran di DPR,” tutupnya.
http://www.indopos.co.id/index.php/p…i-banggar.html

 

sumber:http://kask.us/8823939

Posted May 28, 2011 by adellabuku in Umum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: